WARTALINTASBATAS.MY.ID I MEDAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai digelar di Kota Medan dan diharapkan menjadi momentum penting dalam memperbaiki kualitas data sosial-ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan bahwa pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan.

Pernyataan tersebut disampaikan Zakiyuddin saat menerima kunjungan perdana Tim BPS Kota Medan di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Medan, Jalan Gurila, Kecamatan Medan Perjuangan, Jumat (19/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti masih ditemukannya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kota Medan.

Menurut Zakiyuddin, data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan pemerintah. Tidak sedikit warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara sebagian penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus dimanfaatkan sebagai sarana memperbarui dan menyempurnakan basis data kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ia juga menilai perkembangan teknologi digital saat ini seharusnya mampu membantu pemerintah memperoleh data yang lebih valid dan terintegrasi. Dengan dukungan sistem pendataan modern, pemerintah dapat memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih rinci sehingga kebijakan pembangunan, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam suasana penuh keakraban, Zakiyuddin sempat berseloroh mengenai banyaknya pertanyaan yang diajukan petugas sensus. Namun di balik candaan tersebut, ia menegaskan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi kehidupan sehari-hari, pengeluaran rumah tangga, maupun aktivitas usaha yang dijalankan. Menurutnya, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang benar pula.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan, Hafsyah Aprillia, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menggunakan metode pendataan digital yang lebih modern dan efisien dibandingkan sensus sebelumnya. Melalui sistem wawancara berbasis teknologi, data sosial-ekonomi masyarakat akan diperbarui secara komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah. BPS berharap seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar, berpartisipasi aktif demi terwujudnya data ekonomi Indonesia yang akurat, valid, dan terpercaya.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun basis data nasional yang kuat. Dengan dukungan masyarakat yang terbuka dan jujur saat pendataan, diharapkan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(WLB/ REL)